Jumat, 30 Januari 2015

POS UAMBN Madrasah Tsanawiyah (MTs) Dan Madrasah Aliyah (MA) Tahun Pelajaran 2014/2015

POS UAMBN MTs dan MA Tahun 2015

Sahabat Abdima,
Pada beberapa waktu yang lalu kami sempat berfikir dan bertanya-tanya akankah masih ada UAMBN untuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah seiring dengan telah dicabutnya Permenag Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.


Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di MTs dan MA yang selanjutnya disebut UAMBN Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Dirjen Pendis Nomor 32 Tahun 2015 yang berisi tentang Prosedur Operasi Standar (POS) menyebutkan bahwa UAMBN bertujuan untuk Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang pada satuan pendidikan, sesuai dengan stanar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasioanal. Adapun fungsi dari UAMBN antara lain sebagai :
  • Bahan pertimbangan dalam penentuan pemetaan mutu madrasah;
  • Salah satu syarat ketentuan kelulusan;
  • Umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran pada MTs dan MA;
  • Alat pengendali mutu pendidikan
  • Pendorong peningkatan mutu pendidikan pada MTs dan MA.
Adapun waktu pelaksanaan UAMBN Tahun Pelajaran 2014/2015 utama dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari senin sampai dengan rabu tanggal 23 - 25 Maret 2015 untuk Jenjang Madrasah Tsanawiyah dan pada hari senin sampai dengan rabu tanggal 9 - 11 Maret 2015 untuk Jenjang madrasah Aliyah.

Untuk mempelajari selengkapnya terkait dengan Prosedur Pelaksanaan UAMBN Tahun Pelajaran 2014/2015 silahkan unduh Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Islam Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2014/2015 pada tautan dibawah ini :
POS UAMBN TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Kamis, 15 Januari 2015

Ketentuan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah

Ketentuan Pembayaran TPG

Sahabat Abdima,
Berkenaan dengan adanya sejumlah pertanyaan di lingkungan madrasah berkenaan dengan beberapa ketentuan terkait pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) bagi madrasah, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Kabid Penma) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menerbitkan Surat dan menyampakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) bagi madrasah.

Meskipun surat ini sifatnya khusus bagi guru madrasah di lingkungan Kanwil Kemenag DIY namun substansi dari surat ini menurut kami dapat menjadi pedoman dan sangat perlu diketahui oleh segenap guru madrasah di seluruh indonesia, terutama yang membutuhkan informasi terkait pembayaran sertifikasi.

Ketentuan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) bagi madrasah yang tertuang dalam surat tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama :
Tunjangan profesi dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya, terhitung sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian sertifikasi guru sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat pendidik dan memperoleh NRG (KMA Nomor 73 tahun zo1.r), bukan Januaritahun berikutnya setelah menerima NRG.

Kedua :
Dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru, agar saudara berpedoman pada regulasi yang ada. Berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu, dalam melakukan pemeriksaan terhadap tunjangan profesi guru, lnspektorat jenderal dan BPK, menggunakan regulasi yang ditetapkan Mendiknas sebagai standar acuan pemeriksaan. oleh karenanya, dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru, selain berpedoman pada regulasi yang ditetapkan Menteri Agama, hendaknya juga mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Mendikbud khususnya dalam hal-hal penjabaran teknis yang belum diatur oleh Kementerian Agama.

Ketiga :
Diantara ketentuan penyaluran tunjangan profesi guru adalah ketentuan yang terdapat dalam PETUNJUK TEKNTS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU yang ditetapkan oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa poin penting terkait dengan Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi, diantaranya :
  • Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guru yang tidak memenuhi beban kerja tatap muka 24 {dua puluh empat) jam per minggu dalam bulan yang sama, tunjangan profesinya tidak dibayarkan. Terkait dengan pelaksanaan klausul ini, agar mengacu pada hasil pemeriksaan BPK/lnspektorat Jenderal tahun 2014 dimana guru yang izin maksimal tiga hari dalam bulan yang sama dan karenanya tidak memenuhi beban kerja tatap muka 24 JTM, tunjangan profesi pada bulan tersebut tidak dapat dibayarkan.
  • Bagi guru yang mengikuti program Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat) paling banyak 100 jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama, dan mendapat izin/persetujuan dari dinas pendidikan setempat, maka tunjangan profesinya tetap dibayarkan.
  • Selama liburan berdasarkan kalender akademik, guru tetap memperoleh tunjangan profesi. Ketentuan mengenai libur guru diatur dalam Peraturan Dirjen Pendidikan lslam No 1 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Guru di Lingkungan Madrasah. Pada pasal 5 dinyatakan " Hori libur guru sesuai hori libur nasionol don hari libur yong ditetopkan dolom kalender pendidikan di doerah masingmosing". 
Keempat :
Mengajar pada satuan pendidikan dengan rasio guru siswa yang sesuai dengan Pasal 17 pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Jika dalam satu satuan pendidikan hanya memiliki satu rombongan belajar pada tingkat kelas tertentu maka jumlah rasio guru siswa dapat kurang dari ketentuan PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru, berlaku sampai dengan Desember 2015.

Kelima :
Jika guru mengambil cuti (bersalin anak ke 3 dan seterusnya, alasan penting, tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara) maka tidak berhak memperoleh tunjangan profesi karena tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu. Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena pergi haji, ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakalc mertua, atau menantu sakit keras atau meningga! dunia; salah seorang anggota keluarga yang meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu; melangsungkan perkawinan yang pertama; alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.

Selengkapnya mengenai suat kanwil kemenag DIY perihal ketentuan pembayaran tunjangan profesi guru madrasah, silahkan download DISINI

Demikian info mengenai Ketentuan Pembayaran Tunjangan profesi Guru Madrasah, semoga ada manfaatnya.(Abdi Madrasah)

Minggu, 11 Januari 2015

Struktur Kurikulum 2013 Kombinasi Kurikulum 2006 Pada Madrasah

Kurikulum 2013 Kombinasi Kurikulum 2006

Sahabat abdima,

Seperti kita tahu bahwa Kementerian Agama resmi memberlakukan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 dengan telah diterbitkanya Keputusan Menteri Agama Nomor 207 tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah dan ditindak lanjuti dengan adanya Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor : SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015.

Berdasarkan KMA dan SE tersebut, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah diluar sasaran pendampingan, harus kembali menerapkan kurikulum 2006 (KTSP) untuk mata pelajaran umum dan tetap menerapkan Kurikulum Madrasah 2013 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab dengan mengacu pada KMA Nomor 165 Tahun 2014.

Sampai saat ini kami yakin segenap rekan-rekan guru madrasah sangat menantikan hadirnya sebuah petunjuk teknis atau pedoman lebih lanjut terkait kebijakan penerapan 2 kurikulum tersebut terutama mengenai bentuk struktur kurikulum kombinasi antara kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

Sambil menunggu petunjuk teknis, pedoman, maupun edaran resmi dari Kemenag terkait bentuk struktur kurikulum kombinasi antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, yang entah kapan munculnya, kami akan mencoba menyusun bentuk struktur kurikulum kombinasi tersebut, tentu sebatas kemampuan dan apa yang kami ketahui.

Untuk menyusun struktur kurikulum kombinasi antara kurikulum 2013 dan kurikulum 2006, terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar hukum yang menjadi pijakan dari kedua kurikulum tersebut, yaitu :

Dasar hukum struktur kurikulum 2006 :
  • Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi beserta lampiranya.
  • Permenag Nomor 2 Tahun 2008 Tentang SKL Dan Standar Isi PAI dan Bahasa Arab beserta lampiranya
Dasar hukum struktur kurikulum 2013 :
  • Permendikbud Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI beserta lampiranya.
  • KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab beserta lampiranya
Untuk menyusun struktur kurikulum kombinasi antara kurikulum 2006 untuk mapel umum dan kurikulum 2013 untuk mapel PAI dan Bahasa Arab maka yang dibutuhkan adalah Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi beserta lampiranya dan KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab beserta lampiranya.

Berikut ini contoh struktur kurikulum untuk madrasah ibtidaiyah (MI) semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 berdasarkan Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Bab II. Kerangka Dasar dan struktur Kurikulum, Halaman 8. Dan Lampiran KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab, Halaman 10.

Struktur Kurikulum 2013 Kombinasi Kurikulum 2006
Keterangan :
  1. Pembelajaran pada kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran;
  2. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan;
  3. *) Muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, yang ditentukan oleh satuan pendidikan (madrasah);
  4. **) Bukan mata pelajaran tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi madrasah;
  5. Berdasarkan struktur kurikulumnya, yang membedakan struktur kurikulum PAI dan Bahasa Arab antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 adalah adanya mata pelajaran bahasa arab untuk kelas 1, 2 dan 3. Karena implementasi Kurikulm 2013 pada Madrasah baru mulai dilaksanakan pada tahun 2014/2015 dan untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) diterapkan pada kelas 1 dan kelas 4, maka mata pelajaran bahasa arab sudah masuk pada struktur kurikulum semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 untuk kelas 1 dan belum masuk struktur kurikulum untuk kelas 2 dan 3.
Kami sadar betul bahwa kami hanya seorang guru madrasah biasa jadi sangat mungkin apabila struktur kurikulum 2013 kombinasi kurikulum 2006 madrasah ibtidaiyah yang kami buat ini tidak sempurna bahkan mungkin salah. Kami hanya menyusun berdasarkan pemikiran dan regulasi yang kami ketahui.

Jumat, 09 Januari 2015

Inilah Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Madrasah Aliyah Tahun 2015

Juknis BOS MA Tahun 2015

Sahabat Abdima,
Senada dengan informasi kami sebelumnya, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) selain telah menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Bos Tahun 2015 Untuk MI, MTs, Dan PPS, juga kini telah menerbitkan adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 Untuk Madrasah Aliyah (MA).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Aliyah (MA) diluncurkan dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) Kementerian Agama. Program BOS MA yang merupakan program utama PMU ini diharapkan mampu membantu memenuhi biaya operasional sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, terutama bagi siswa miskin.

Berbeda dengan tahun 2014, Pada tahun 2015 ini, program BOS MA sudah bukan lagi berbentuk rintisan BOS, melainkan sudah menjadi program BOS yang di mulai dari awal tahun dengan unit cost yang sama antara semester gasal dengan semester genap. BOS MA ini merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke madrasah yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa masing masing madrasah dengan satuan biaya bantuan sebesar Rp. 1.200.000,-/tahun.

Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS MA tersebut, madrasah diwajibkan untuk membebaskan dan/atau membantu siswa miskin dari kewajiban membayar iuran madrasah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstra kurikuler siswa. Adapun jumlah siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya pendidikan menjadi kebijakan madrasah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima, dan besarnya biaya madrasah.

Dengan adanya buku Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Madrasah Aliyah Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Tim Managemen BOS dalam melaksanakan program BOS MA. Unuk itu, Kementerian Agama berharap kepada seluruh Tim Managemen BOS agar memahami dan melaksanakan pedoman ini dengan sebaik-baiknya.

Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Madrasah Aliyah Tahun 2015 silahkan di unduh pada link dibawah ini :

Bantuan BOS MA dapat digunakan oleh madrasah untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional madrasah non personalia dengan jenis pengeluaran atau biaya sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Untuk detail jenis kegiatan apa saja yang boleh dibiayai dari dana BOS silahkan dipelajari pada bagian Penggunaan Dana BOS pada Juknis diatas.

Kamis, 08 Januari 2015

Download Petunjuk Teknis (Juknis) BOS MI, MTs, Dan PPS Tahun 2015

Juknis BOS Madrasah Tahun 2015

Sahabat Abdima,
Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 Untuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Pondok Pesantren Salafiyah.

Petunjuk teknis BOS 2015 di lingkungan Kementerian Agama ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penggunaan Dana dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2015, sehingga penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS 2015 pada madrasah dan PPS tidak jauh berbeda dengan penggunaan dana BOS pada sekolah.

Petunjuk teknis BOS 2015 ini merupakan penyempurnaan dari petunjuk teknis BOS pada tahun sebelumnya, dengan telah diterbitkanya juknis BOS untuk MI, MTs, dan PPS ini di harapkan dapat menjadi pedoman atau acuan bagi seluruh Tim Manajemen BOS dalam melaksanakan program BOS di madrasah negeri dan swasta serta PPS Ula dan PPS Wustha.

Juknis BOS tahun 2015 yang diatur dalam Permendikbud nomor 161 tahun 2014 dan Juknis Bos Tahun 2015 Untuk MI, MTs, dan PPS dapat didownload di link dibawah ini :

Sasaran program BOS adalah semua MI, MTs negeri dan swasta serta Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Ula dan Wustha penyelenggara Wajar Dikdas, termasuk MI-MTs Satu Atap (SATAP) di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional.
  • Madrasah (MI dan MTs) penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD atau SMP. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota.
  • PPS penerima BOS adalah lembaga pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas dan santrinya tidak terdaftar sebagai siswa madrasah atau siswa sekolah. Batas usia santri PPS yang menjadi sasaran penerima BOS adalah maksimal 25 tahun.
Besar biaya satuan BOS tahun anggaran 2015 yang diterima oleh madrasah/PPS, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :
  • Madrasah Ibtidaiyah/PPS Ula : Rp. 800.000,-/siswa/tahun
  • Madrasah Tsanawiyah/PPS Wustha : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun

Rabu, 07 Januari 2015

Hasil Pemutakhiran Data EMIS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015

Pemutakhiran Data Emis 2014

Sahabat Abdima,

Sekitar pertengahan bulan september 2014 tahun lalu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui surat Dirjen Pendis Nomor : DJ.I/PP.00/2110/2014 telah mengintruksikan bagi segenap madrasah agar melakukan pemutakhiran data Pendidikan Islam untuk periode Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015 melalui sistem EMIS (Education Management Information System).

Pemutakhiran data EMIS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015 diberlakukan bagi seluruh satuan pendidikan yang berada dibawah binaan Direktorat jenderal pendidikan Islam dengan mengisi secara manual format yang telah disediakan dan kemudian dilanjutkan dengan adanya perintah upload file tersebut pada Aplikasi Emis Online.

Selain itu tentu kita (khususnya Operator Madrasah) masih ingat bahwa dalam surat pengantar pemutakhiran data emis juga menyebutkan akan pentingnya pemutakhiran data ini bahkan bagi setiap satuan pendidikan baik tingkat Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun Madrasah Aliyah (MA) yang tidak melakukan pemutakhiran data pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2014/2015 secara benar,lengkap, akurat, dan tepat waktu melalui sistem pendataan EMIS, maka keberadaanya tidak akan diakui secara resmi oleh Kementerian Agama RI dan tidak berhak untuk mendapatkan pelayanan apapun dari Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Nah, saat ini Dirjen Pendis telah mempublikasikan Hasil Pendataan EMIS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015 Per-7 Januari 2015, baik untuk tingkat Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun Madrasah Aliyah (MA). Untuk mengetahui apakah lembaga rekan-rekan sudah masuk atau belum, silahkan unduh Hasil Pendataan EMIS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015 pada tautan dibawah ini :
Hasil EMIS Semester Ganjil 2014/2015
Dan menurut informasi yang kami terima dari pengelola emis pusat yakni Mas Bagus, melalui akun facebooknya beliau menyampaikan bahwa bagi lembaga yang tidak tertera pada daftar hasil pendataan EMIS semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 tersebut maka diersilahkan melakukan upload ulang. Proses upload ulang dapat dilakukan sejak tanggal 7 Januari 2015 hingga tanggal 14 Januari 2015.

Senin, 05 Januari 2015

Surat Edaran Dirjen Pendis tentang Kurikulum Madrasah

Surat Edaran Dirjen Pendis Tentang Kurikulum Madrasah

Sahabat Abdima,

Pada posting sebelumnya kami telah bagikan regulasi terbaru dari Kementerian Agama yang menegaskan adanya pemberlakuan kurikulum 2006 untuk mata pelajaran umum dan kurikulum 2013 untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab pada kurikulum madrasah yakni adanya Keputusan menteri Agama (KMA) Nomor 207 Tahun 2014.

Sebagai tindak lanjut atas diterbitkanya KMA Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah tersebut Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) tertanggal 2 Januarai 2015 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor : SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015 terkait pelaksanaan kurikulum madrasah.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pendis tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab materi pembelajaran mengacu kepada KMA Nomor 165 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab untuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah;
  2. Penilaian hasil pembelajaran peserta didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab mengikuti standar penilaian pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006;
  3. Madrasah dapat menggunakan metode pembelajaran selain metode saintifik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab;
  4. Madrasah Aliyah yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 melakukan penjurusan pada kelas XI;
  5. Madrasah Aliyah yang memiliki peminatan keagamaan melakukan peminatan pada kelas X;
  6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi segera melakukan pendataan dan melaporkan tentang kesiapan madrasah pendampingan di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan Kurikulum 2013;
  7. Madrasah dapat melaksanakan Kurikulum 2013 yang menjadi kebijakan Dinas Pendidikan Daerah setempat.
Selengkapnya mengenai Surat Edaran Dirjen Pendis tentang Kurikulum Madrasah silahkan unduh filenya pada tautan dibawah ini :
Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor : SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015
Demikian info mengenai Surat Edaran Dirjen Pendis tentang Kurikulum Madrasah, semoga ada manfaatnya.(Abdi Madrasah)

Minggu, 04 Januari 2015

KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 PAI Dan Bahasa Arab Beserta Lampiranya

KMA Nomor 165 Tahun 2014

Sahabat Abdima,

Salah satu diantara alasan tetap diberlakukannya kurikulum 2013 Pada Madrasah untuk Mapel PAI dan Bahasa Arab dikarenakan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab telah dicabut dengan adanya KMA Nomor 42 Tahun 2014.

Sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 yang telah dicabut tersebut, Kementerian Agama kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab.

Kemunculan KMA Nomor 165 Tahun 2014 ini sebenarnya sudah cukup lumayan lama, yakni seiring dengan pemberlakuan kurikulum 2013 pada madrasah, namun kami sengaja tidak kami share terlebih dahulu karena kemunculannya tidak disertai dengan lampiran dari PMA tersebut. Kami sempat mencari dari beberapa situs yang mempublikasikan adanya PMA ini namun lagi-lagi sama adanya yakni tidak dilengkapi dengan lampiranya. Padahal menurut kami lampiran ini tidak kalah penting fungsinya karena jelas pada lampiran inilah terdapat isi dari PMA tersebut.

Setelah mencari kesana-kemari lampiran tersebut tak kunjung kami dapatkan, akhirnya kami coba komunikasikan hal tersebut dengan bapak kami yakni Direktorat Madrasah dan Alhamdulillah komunikasi membuahkan hasil dan kami dapatkan file lampran KMA Nomor 165 Tahun 2014.

KMA sudah ada lampiranpun sudah siap untuk di share, tapi keadaan berkata lain, munculah surat mendikbud kepada kepala sekolah/madrasah yang menyatakan diberhentikanya kurikulum 2013 bagi sekolah yang baru melaksanakan kurikulum 2013 selama satu semester dan kemudian lebih ditegaskan lagi dengan adanya Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, maka postinganpun ditunda lagi.

Selanjutnya seiring dengan telah diterbitkanya Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa kurikulum pada madrasah (MI,MTs dan MA) tetap menggunakan kurikulum 2013 untuk mapel PAI dan Bahasa Arab, dan kembali menggunakan kurikulum 2006 (KTSP) untuk mapel umum, maka akhirnya KMA Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 PAI Dan Bahasa Arab Beserta Lampiranya kini siap dibagikan untuk segenap sahabat semua dan silahkan unduh pada tautan dibawah ini :

Sabtu, 03 Januari 2015

Download KMA Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah

KMA Nomor 207 Tahun 2014


Sahabat Abdima,
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 160 Tahun 2014, tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013. Disebutkan pada pasal 1; Satuan Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama, tahun pelajaran 2014/2015, kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015, sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.

Mensikapi adanya Permendikbud tersebut pada beberapa waktu yang lalu kami telah memberikan informasi mengenai kebjakan kemenag tentang nasib kurikulum 2013 pada madrasah bahwa pemberhentian Kurikulum 2013 Pada Madrasah dengan mengacu pada Permendikbud Nomor Nomor 160 Tahun 2014 hanya akan diberlakukan bagi Mata Pelajaran umum sedangkan untuk mata pelajaran yang menjadi kekhasan madrasah, yaitu : rumpun Pendidikan Agama Islam (Al-Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam) dan Bahasa Arab Kementerian Agama memilih tetap akan menggunakan Kurikulum 2013, namun tentu hal ini perlu ditindak lanjuti dengan adanya keputusan ataupun peraturan yang jelas sebagai landasan dan pijakanya.

Setelah sekian hari menunggu, berharap segera akan adanya kepastian nasib kurikulum 2013 pada madrasah, Alhamdulillah saat ini Kementerian Agama telah menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 160 Tahun 2014 tersebut dengan telah menerbitkan Keputsan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah.

Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 ini menegaskan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah diluar sasaran pendampingan (240 lembaga), harus kembali menerapkan kurikulum 2006 (KTSP) untuk mata pelajaran umum dan tetap menerapkan Kurikulum Madrasah 2013 ( KURMA13 ) untuk mata pelajaran PAI dan bahasa Arab. Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan 20013 ini berlaku secara nasional dimulai pada semester 2 tahun pelajaran 2014/2015.

Sebagai landasan hukum dan pijakan pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 pada Madrasah rekan-rekan, silahkan download KMA-nya pada tautan dibawah ini:
KMA Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah
Demikian info mengenai Download KMA Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah, semoga ada manfaatnya.(Abdi Madrasah)

Jumat, 02 Januari 2015

Sambutan Menteri Agama Pada Peringatan HAB Kemenag Ke-69 Tahun 2015


PADA PERINGATAN HARI AMAL BAKTI KE-69
KEMENTERIAN AGAMA
TANGGAL 3 JANUARI 2015

Assalamu’alaikum wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara-saudara keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia,
Hadirin peserta upacara yang saya hormati,

Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat memperingati Hari Amal Bakti ke-69 Kementerian Agama serentak di seluruh Indonesia.

Kementerian Agama telah mengarungi perjalanan selama 69 tahun sejak didirikan pada 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama Pertama almarhum Haji Mohammad Rasjidi. Pemerintah membentuk Kementerian Agama sesuai usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menghendaki dalam negara Indonesia yang merdeka urusan agama ditangani oleh kementerian tersendiri. Oleh karena itu sepantasnya kita berterima kasih dan mendoakan semoga perjuangan para perintis dan pembangun Kementerian Agama diterima di sisi Allah dan kita semua diberi kekuatan dalam melanjutkan cita-cita mereka untuk kepentingan nusa dan bangsa.

Saudara-saudara yang berbahagia,
Melintasi sejarah yang panjang, berbagai tantangan, gelombang dan goncangan telah dilalui oleh Kementerian Agama. Keberadaan Kementerian Agama merupakan bukti hadirnya fungsi negara dalam membuat regulasi, memfasilitasi, melayani dan melindungi kehidupan beragama di atas prinsip hukum dan keadilan.

Selama Pemerintah Indonesia masih berdiri, seluruh umat beragama senantiasa membutuhkan peran Kementerian Agama. Peran dalam berbagai lingkup dan aspek kehidupan beragama yang membutuhkan keterlibatan negara. Agama merupakan unsur mutlak dalam pembangunan karakter dan bangsa (nation and character building) kita. Sejalan dengan fungsi agama yang fundamental dalam kehidupan manusia, bangsa dan negara, maka Kementerian Agama menjalankan misi dan tugasnya dalam rangka memenuhi pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kementerian Agama adalah pranata konstitusional yang perlu dijaga kesinambungan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tema peringatan ulang tahun Kementerian Agama ke-69 tahun 2015 yaitu: “Menegakkan Nilai-Nilai Integritas, Profesionalitas, Inovatif, Tanggung Jawab dan Keteladanan Sebagai Ruh Budaya Kerja Kementerian Agama”, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama agar senantiasa meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan 5 (lima) nilai budaya kerja yang kita miliki.

Nilai budaya kerja tidak hanya sekedar slogan, tapi harus benar-benar kita implementasikan sehingga membawa dampak bagi perubahan mental birokrasi dan mewarnai wajah organisasi Kementerian Agama secara keseluruhan.

Sebagai keluarga besar Kementerian Agama yang memiliki motto “Ikhlas Beramal” seyogyanya kita memainkan peran terdepan sebagai pelopor tegaknya kejujuran, ketulusan niat dan keikhlasan bekerja dalam aktivitas keseharian kita.

Birokrasi Kementerian Agama harus siap menjalankan revolusi mental yang telah dicanangkan oleh kepala negara. Untuk itu perilaku dan budaya kerja yang tidak dikehendaki dan disukai masyarakat harus ditinggalkan. Dalam melayani masyarakat, jangan sekali-kali mempersulit hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan dengan mudah dan sederhana. Birokrasi yang baik dan ideal di era reformasi dan revolusi mental harus meninggalkan kultur ”bapakisme”, yaitu segala hal bergantung pada atasan tanpa memberi ruang bagi berkembangnya gagasan, inisiatif dan prakarsa inovatif dari bawahan.

Dalam kaitan ini yang perlu dibangun ialah loyalitas dan komitmen terhadap pembangunan akhlak dan moral yang berintikan kejujuran. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama, saya mengharapkan kita semua bertutur, berprilaku dan bersikap yang baik dan melenyapkan ego sektoral, primordialisme kedaerahan, arogansi jabatan, sikap resisten terhadap kritik, serta menjauhi perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Saudara-saudara yang saya hormati,
Seluruh jajaran Kementerian Agama mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah harus peka terhadap berbagai hal yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan martabat kementerian ini. Dalam menjaga kepercayaan masyarakat, semangat membimbing, memperbaiki dan mencegah terjadinya kesalahan, harus tetap didahulukan daripada semangat menghukum.

Seiring dengan dinamika persoalan umat beragama yang dihadapi, segenap pimpinan dan aparatur Kementerian Agama harus sering turun ke masyarakat. Kita harus banyak mendengar dan memahami masalah dan isu keagamaan yang muncul secara langsung dari masyarakat sehingga dapat direspon dengan cepat. Dalam kaitan dengan pelaksanaan program dan anggaran, seluruh jajaran Kementerian Agama saya minta melakukan penghematan keuangan negara, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun tetap memperhatikan efektivitas setiap program yang dilaksanakan. Kita semua dalam bekerja tidak hanya diawasi oleh auditor negara, tetapi diawasi oleh masyarakat, dan akhirnya akan mempertanggungjawabkan segala pekerjaan kita kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Kita semua yang hadir di tempat upacara ini mengemban kewajiban yang sama dalam menjaga moral aparatur negara. Masyarakat akan menghargai dan mencintai aparatur negara jika kita sendiri selaku aparatur menghargai tugas dan kehormatan profesi. Berkaitan dengan reformasi birokrasi perlu saya tegaskan bahwa tunjangan kinerja atau remunerasi pada Kementerian Agama yang berlaku mulai pertengahan 2014 diharapkan membawa perbaikan terhadap motivasi kerja dan kualitas kinerja seluruh aparatur Kementerian Agama.

Saudara-saudara sekalian,
Pada hari ulang tahun Kementerian Agama sekarang ini, mari kita mensyukuri segala prestasi yang telah dicapai dan menjadikannya lebih baik lagi di masa mendatang.

Kemajuan pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan harus dapat dipertahankan dan terus dikembangkan. Pendidikan agama yang diwajibkan melalui jalur sekolah dan penyelenggaraan pendidikan formal berciri keagamaan secara institusional di bawah Kementerian Agama, tidak dapat dipisahkan dari misi kementerian ini sebagai pelaksana utama prinsip negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Institusi pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama selama puluhan tahun bukan sekedar tanggung jawab pembinaan administratif dan anggaran, tetapi mencakup tanggungjawab dalam mengembangkan spiritualitas pendidikan manusia Indonesia seutuhnya.

Dalam bidang pelayanan kehidupan beragama, seperti pelayanan pencatatan nikah, penyelenggaraan ibadah haji, dan begitupun fungsi bimbingan keagamaan lainnya, saya mengapresiasi pengabdian seluruh jajaran Kementerian Agama yang tetap tabah dan sabar di tengah sorotan publik yang belum menggembirakan. Kepada para Penghulu KUA di seluruh Tanah Air, para penyuluh agama, para dosen Perguruan Tinggi Agama, para guru agama di sekolah dan para guru madrasah serta guru TPQ/TPA dan guru PAUD lainnya, yang tidak kenal lelah mendidik generasi bangsa, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selain itu, peran Kementerian Agama dalam mendorong dan memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui penyempurnaan regulasi dan transformasi kelembagaan pengelola zakat, wakaf dan pengelolaan keuangan haji merupakan langkah besar yang memperkaya sejarah Kementerian Agama.

Menyangkut kerukunan antarumat beragama, kita patut bersyukur bahwa kerukunan beragama di Indonesia menjadi model bagi negara lain. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah bagi setiap warga negara merupakan prinsip dasar yang dijamin konstitusi. Akan tetapi tindakan penodaan agama, penyiaran suatu agama kepada orang yang sudah memeluk agama tertentu, pemaksaan penggunaan atribut suatu agama kepada orang yang berbeda keyakinan, tidak dapat dibenarkan dalam negara yang berdasarkan Pancasila.

Kerukunan antarumat beragama harus dimaknai sebagai sikap saling memahami, menghargai segala perbedaan dan menghormati identitas keyakinan orang lain. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh umat beragama di Tanah Air, marilah mengamalkan ajaran agama yang diyakini dengan sungguh-sungguh dan menghargai orang lain dengan keyakinan agama yang berbeda.

Saudara-saudara sekalian,
Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap mitra kerja Kementerian Agama dalam pembangunan di bidang agama, yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, para tokoh umat dan organisasi keagamaan dan semua pihak yang terkait. Berkat dukungan dan kerjasama semua pihak, seluruh program dan kegiatan Kementerian Agama bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Pesan dan harapan saya kepada aparatur Kementerian Agama di seluruh Indonesia, mari kita songsong tugas-tugas ke depan dengan semangat kerja yang lebih baik serta rasa persaudaraan dan keagamaan yang mendalam. Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama agar senantiasa menghidupkan dan menghayati “ruh” Kementerian Agama. Mantapkan niat bahwa menjadi aparatur Kementerian Agama, selain menunaikan tugas negara, juga menjalankan ibadah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, saya ucapkan selamat memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama kepada kita sekalian.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan hidayah dan jalan penuh berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas, dan tanggung jawab dalam pembangunan Bangsa, Negara dan Agama.

Sekian dan terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq.
Wabillahittaufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum wr. wb.

Jakarta, 3 Januari 2015
Menteri Agama RI

Lukman Hakim Saifuddin

Selamat Hari Amal Bhakti Kementerian Agama Ke-69 Tahun 2015

Kamis, 01 Januari 2015

Upacara HAB Kemenag Ke-69 Tahun 2015, Peserta berpakaian Putih Hitam

Seragam Peserta HAB Kemenag

Sahabat Abdima,
Besok pagi tepatnya tanggal 3 Januari 2015 segenap jajaran Kementerian Agama akan memperingati Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-69 Tahun 2015. Kementerian Agama telah mengarungi perjalanan selama 69 tahun sejak didirikan pada 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama Pertama almarhum Haji Mohammad Rasjidi. Pemerintah membentuk Kementerian Agama sesuai usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menghendaki dalam negara Indonesia yang merdeka urusan agama ditangani oleh kementerian tersendiri.

Hari Amal Bhakti merupakan momentum penting melakukan evaluasi dan introspeksi (Muhasabah) untuk terus meningkatkan kinerja sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara sekaligus pelayanan bagi masyarakat. Sesuai dengan tema peringatan HAB Tahun 2015 diharapkan dapat menegakkan komitmen seluruh aparatur Kementerian Agama pada Integritas, profesionalitas, inovasi, tanggugjawab dan keteladanan dalam mewujudkan visi dan mengemban misi Kementerian Agama.

Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyambut HAB Kemenag tersebut, beragam kegiatan itu antara lain bhakti sosial, pertandingan olah raga, jalan sehat, seminar dan lain sebagainya. Adapun sebagai puncak peringatan HAB Kemenag yakni tanggal 3 Januari, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya akan diperingati dengan melaksanakan upacara bendera.

Upacara bendera dalam rangka memperingati HAB Kemenag ke-69 Tahun 2015 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015, mulai jam 07.30 waktu setempat di semua kantor Kementerian Agama (Pusat, Provinsi dan Kabupaten), Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Madrasah Negeri.

Namun akan ada hal yang sangat berbeda dalam pelaksanan upacara bendera HAB Kemenag pada tahun ini, yakni berkenaan dengan seragam peserta upacara. Pada tahun-tahun sebelumnya peserta upacara memakai seragam kebesaran Pegewai Negeri Sipil yakni seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tapi untuk tahun ini sebagaimana pedoman pelaksanaan HAB Kemenag Ke-69 Tahun 2015 bahwa pakaian peserta upacara pria, celana hitam, kemeja putih lengan panjang dan berpeci, wanita menyesuaikan( untuk pakaian peserta upacara wanita kalau kami coba mengartikan rok panjang, baju putih lengan panjang dan berkerudung hitam). Sementara pakaian upacara untuk pejabat Eselon I dan II, celana hitam, kemeja putih lengan panjang, dasi dan peci, wanita menyesuaikan.

Entah apa yang menyebabkan adanya perbedaan pakaian peserta upacara HAB kemenag tahun ini, karena dalam panduanpun tidak menyebutkan alasan adanya perbedaan pakaian peserta tersebut, kami tidak terlalu ingin berasumsi karena khawatir jika salah persepsi, atau mungkin justru para sahabat ada yang lebih tahu mengenai perbedaan pakaian ini. Silahkan tulis persepsi/pandangan para sahabat pada kotak komentar jika ada informasi ataupun pandangan pribadi mengenai perbedaan pakaian peserta upacara HAB Kemenag Tahun ini.

Untuk lebih menegaskan lagi apabila para sahabat mendapat undangan mengikuti upacara HAB Kemenag Tahun 2015 ini, dipersiapkan saja pakaian sebagaimana diatas dan yang pasti ini bukan merupakan kebijakan kemenag kabupaten/kota setempat melainkan memang sudah tertulis pada buku panduan peringatan HAB Ke-69 tahun 2015 yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Agama. Meski dengan pakaian peserta upacara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya tetapi tetap hendaknya upacara tersebut dilaksanakan secara khidmat, tertib, rapi, lancar, dan harus diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Agama serta para undangan.

Untuk lebih jelas, silahkan unduh panduanya :
Panduan HAB Kemenag Ke-69 Tahun 2015